Pendapatan nasional atau national income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau pemilik faktor produksi suatu negara selama kurun waktu tertentu (biasanya digunakan ukuran waktu 1 tahun). Bila kita lihat kembali tentang arus lingkaran kegiatan ekonomi, rumah tangga konsumsi menyerahkan jasa faktor produksi kepada perusahaan, dan mereka akan menerima pendapatan berupa sewa sebagai balas jasa tanah, upah dan gaji sebagai balas jasa tenaga kerja, bunga sebagai balas jasa modal dan laba usaha atau keuntungan sebagai balas jasa pengusaha. Jadi, semua pendapatan sebagai balas jasa atas penyerahan faktor produksi dari semua faktor disebut Pendapatan Nasional.
Konsep Pendapatan Nasional :
1.PDB/GDP (Produk Domestik Bruto/Gross Domestik Product)
Produk Domestik Bruto adalah jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu Negara selama satu tahun. Dalam perhitungannya, termasuk juga hasil produksi dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan/orang asing yang beroperasi diwilayah yang bersangkutan
2.PNB/GNP (Produk Nasional Bruto/Gross Nasional Product)
PNB adalah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu Negara dalam periode tertentu, biasanya satu tahun, termasuk didalamnya barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Negara tersebut yang berada di luar negeri.
RUMUS :
GNP = GDP – Produk netto terhadap luar negeri
3.NNP (Net National Product)
NNP adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat dalam periode tertentu, setelah dikurangi penyusutan (depresiasi) dan barang pengganti modal.
RUMUS :
NNP = GNP – Penyusutan
4.NNI (Net National Income)
NNI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima oleh masyarakat setelah dikurangi pajak tidak langsung (indirect tax)
RUMUS :
NNI = NNP – Pajak tidak langsung
5.PI (Personal Income)
PI adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima masyarakat yang benar-benar sampai ke tangan masyarakat setelah dikurangi oleh laba ditahan, iuran asuransi, iuran jaminan social, pajak perseorangan dan ditambah dengan transfer payment.
Perputaran Roda Perekonomian
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi suatu negara biasanya dihitung berdasarkan
pertumbuhan ril dari GDP negara tersebut, yakni seberapa besar GDP
negara bertambah secara ril dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ini
dihitung dengan cara membagi nilai dari output suatu sektor ekonomi pada
tahun tertentu dengan nilai output sektor tersebut pada tahun
sebelumnya dan dikali 100 % kemudian dikurangi 100. Bila GDP mengalami
pertumbuhan yang tinggi berarti pendapatan masyarakat juga akan
mengalami
pertumbuhan yang tinggi, terlepas dari siapa atau kelompok mana dari masyarakat yang menerima pendapatan tersebut.
Untuk dapat memahami lebih dalam tentang GDP perhatikan Lampiran 1.1.
GDP Indonesia menurut lapangan usaha berdasarkan harga yang berlaku dan
harga konstan.
Pengeluaran Agregat (Aggregate Spending)
Seperti diterangkan diatas bahwa GDP dapat dihitung dari sisi
pengeluaran aggregate (Aggregate Spending) pelaku ekonomi dalam suatu
negara. Pengeluaran aggreaget ini sama dengan Permintaan Agregat karena
konsekuensi dari permintaan adalah adanya pengeluaran oleh rumah tangga,
investor, pemerintah dan eksportir untuk membeli barang dan jasa.
Pengeluaran Aggregate dapat dikelompokkan atas empat komponen, yaitu:
a. pengeluaran konsumsi rumah tangga,
b. pengeluaran invesatasi oleh pengusaha (bisnis),
c. pengeluaran pemerintah, dan
d. permintaan luar negeri.
Berikut akan diuraikan satu persatu dari komponen Agregat Demand atau Agregat Spending tersebut.
Pengeluaran Konsumsi
Merupakan bagian terbesar dari permintaan agregat yaitu berupa
permintaan dari konsumen terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan dalam
kehidupan sehari-hari. Konsumsi ini memegang peranan penting dalam
perekonomian menurut teori Keynesian karena akan menentukan output dan
pendapatan masyarakat suatu negara. Kontribusi konsumsi terhadap
pembentukan GDP di Indonesia diperkirakan sebesar 65% dari total GDP.
Konsumsi dapat dibagi atas tiga kategori yaitu barang tanah lama
(durable goods) seperti mobil, barang tidak tahan lama (nondurable
goods), dan jasa (services). Dari sisi asal barang maka barang dan jasa
yang dikonsumsi oleh konsumen dalam negeri terdiri dari barang produksi
dalam negeri dan barang /jasa yang diproduksi oleh negara lain yang
diimport ke Indonesia. Dalam penghitungan GDP angka import ini harus
dikeluarkan dari angka GDP.
Pengeluaran Pemerintah
Yang termasuk dalam pengeluaran pemerintah adalah semua pengeluaran
pemerintah yang diperlukan agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan
baik. Pengeluaran pemerintah ini tercantum dalam Anggaran Belanja dan
Pendapatan Nasional (APBN). Barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah
tidak dihitung nilai tambahnya (value added) seperti halnya pada barang
konsumsi karena barang dan jasa yang diproduksi oleh pemerinatah pada
umumnya adalah gratis. Pengeluaran pemerintah seperti uang pensiun
(transer of payment) tidak dihitung dalam GDP karena pengeluaran
tersebut bukan merupakan pembelian terhadap barang atau jasa yang baru
diproduksi.
Pengelauran Investasi
Investasi adalah tambahan terhadap akumulasi modal (physical stock of
capital) ditambah dengan perobahan persediaan (inventory changes).
Tetapi transaksi saham tidak termasuk dalam penambahan stok modal. Jadi
investasi adalah aktifitas yang bisa meningkatkan kemampuan ekonomi
dalam memproduksi barang dan jasa dimasa mendatang. Contohnya adalah
pembelian barang investasi, peralatan, dan pembangunan rumah baru. Sewa
dari tumah tersebut dihitung sebagai konsumsi.
Permintaan Ekspor Bersih (Net Export)
Komponen terakhir dari GDP adalah net export yaitu selisih antara export
dan import (X – M). Export merupakan GDP dari dalam negeri karena
merupakan barang atau jasa yang diproduksi di dalam negeri, tetapi tidak
dikonsumsi di dalam negeri. Barang ekspor akan dibeli atau dikonsumsi
oleh rumah tangga, investor, atau pemerintah negara asing sedangkan
import adalah barang yang diproduksi di luar negeri, berarti adalah GDP
negara asing.
Dalam GDP yang dihitung adalah net ekspor untuk menghindari penghitungan
dua kali (double counting). Barang dan jasa yang dibeli oleh rumah
tangga, investor, dan pemerintah tidak semuanya diproduksi di dalam
negeri tetapi beberapa barang yang dibeli tersebut berasal dari luar
negeri. Jadi komponen pengeluaran aggeregate yang diuraikan diatas -
pengeluaran rumah tangga, investor dan pemerintah – sebagiannya adalah
barang yang diproduksi di luar negeri, berarti adalah GDP negara asing
atau bukan merupakan GDP Indonesia. Karena itu untuk mengkoreksinya maka
ekspor harus dikurangi dengan impor agar barang import tidak terhitung
sebagai GDP kita, karena yang termasuk dalam GDP Indonesia adalah
konsumsi rumah tangga berupa barang-barang produksi dalam negeri,
ditambah dengan belanja barang investor, ditambah belanja barang
pemerintah dan ditambah dengan nilai barang yang diekspor ke luar
negeri. Barang-barang import yang telah dikonsumsi oleh konsumen dalam
negeri tidak bisa dihitung sendiri karena telah masuk dalam perhitugan
jumlah konsumsi. Nilai barang import ini tentu sama dengan jumlah nilai
barang yang diimport yang tercatat di Bea dan Cukai sehingga dengan
mengeluarkannya dari angka export maka sama dengan mengeluarkannya dari
angka konsumsi barang import.
Metode Perhitungan Pendapatan Nasional
Ada tiga cara penghitungan pendapatan nasional, yaitu:
1) Metode Output (Output Approach)
2) Metode Pendapatan (Income Approach)
3) Metode Pengeluaran (Expenditure Approach)
1) Metode Output (Output Approach) atau Metode Produksi
Menurut metode ini, PDB adalah total output (produksi) yang dihasilkan
oleh suatu perekonomian. Cara penghitungan dalam praktik adalah dengan
membagi-bagi perekonomian menjadi beberapa sektor produksi (industrial
origin). Jumlah output masing-masing sektor merupakan jumlah output
seluruh perekonomian. Hanya saja, ada kemungkinan bahwa output yang
dihasilkan suatu sektor perekonomian berasal dari output sektor lain.
Atau bisa juga merupakan input bagi sektor ekonomi yang lain lagi.
Dengan kata lain, jika tidak berhati-hati akan terjadi penghitungan
ganda (double counting) atau bahkan multiple counting. Akibatnya angka
PDB bisa menggelembung beberapa kali lipat dari angka yang sebenarnya.
Untuk menghindari hal tersebut, maka dalam perhitungan PDB dengan metode
produksi, yang dijumlahkan adalah nilai tambah (value added)
masing-masing sektor.
Aktivitas produksi yang baik adalah aktivitas yang menghasilkan NT > 0. Dengan demikian besarnya PDB adalah:
2) Metode Pendapatan (Income Approach)
Metode pendapatan memandang nilai output perekonomian sebagai nilai
total balas jasa atas faktor produksi yang digunakan dalam proses
produksi.
Kemampuan entrepreneur ialah kemampuan dan keberanian mengombinasikan
tenaga kerja, barang modal, dan uang untuk menghasilkan barang dan jasa
yang dibutuhkan masyarakat.
Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji. Untuk barang modal
adalah pendapatan sewa. Untuk pemilik uang/aset finansial adalah
pendapatan bunga. Sedangkan untuk pengusaha adalah keuntungan. Total
balas jasa atas seluruh faktor produksi disebut Pendapatan Nasional
(PN).
3) Metode Pengeluaran (Expenditure Approach)
Menurut metode pengeluaran, nilai PDB merupakan nilai total dalam
perekonomian selama periode tertentu. Menurut metode ini ada beberapa
jenis agregat dalam suatu perekonomian:
1) Konsumsi Rumah Tangga (Household Consumption)
2) Konsumsi Pemerintah (Government Consumption)
3) Pengeluaran Investasi (Investment Expenditure)
4) Ekspor Neto (Net Export)
Masalah & Keterbatasan PDB(Pendapatan Domestik Bruto)
Semua negara di dunia menghitung PDB untuk kinerja perekonomiannya.
Walaupun begitu , data PDB perlu dilihat secara hati-hati karena ada
beberapa hal yang tidak dapat diakomodasikan sehingga tidak dapat
menjadi satu-satunya indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan
suatu negara .
Masalah PDB
Permasalahan PDB terletak pada pembandingan tingkat kemakmuran atau
kesejahteraan suatu negara dari tahun ke tahun , akan terjadi bias jika
kita salah menggunakan perhitungan PDB .
Keterbatasan Perhitungan PDB
PDB tidak memasukan memasukan transaksi yang terjadi pada “underground
economy” (perekonomian bawah tanah). Perekonomian seperti sektor
informal atau sektor illegal seperti penjualan narkoba , dan sektor lain
yang sulit tercatat oleh negara tidak masuk dalam perhitungan PDB . Ini
menyebabkan nilai PDB cenderung dapat undervalued (lebih rendah) dari
yang seharusnya .
PDB tidak selalu mencerminkan ukuran kesejahteraan sosial suatu negara
PDB hanya mngukur berapa banyak output yang diproduksi di suatu negara
dan bagaimana sturktur serta perkembangannya antarwaktu . Untuk mengukur
kemakmuran suatu negara , PDB merupakan indikator yang cukup baik .
Akan tetapi , kesejahteraan suatu negara lebih kompleks dari hanya
sekedar pendapatan yang tinggi . Beberapa indikator untuk menunjukan
tingkat kesejahteraan adalah tingkat pengangguran , tingkat kematian ibu
dan bayi , angka harapan hidup , tingkat buta huruf , dan lain-lain
perlu diperhatikan juga .
PDB tidak mencerminkan pemerataan pendapatan. Nilai PDB suatu negara
tidak dapat menunjukan apakah pendapatan nasional tersebut terbagi
secara merata diantara penduduknya atau tidak . Bebarapa negara
mengalami ketimpangan ekonomi yang besar dengan sebagian kecil penduduk
menikmati sebagian besar PDB . Beberapa indikator lain perlu digunakan
untuk melengkapi data PDB yang menunjukan ketimpangan yang terjadi,
salah satunya adalah Koefisien Gini.
Sumber :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar